Ketua DPD PKS Kota Tangsel Lantik Pengurus DPC Setu

Ketua DPD PKS Kota Tangsel Lantik Pengurus DPC Setu

paramithamessayu.id – Ketua DPD PKS Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Ustadz Dadang Darmawan, Minggu (28/03/2021) melantik pengurus DPC PKS Kecamatan Setu, di kantor DPD PKS Kota Tangsel di Jalan Puspiptek, Setu.

Hadir dalam kesempatan tersebut H. Mulyanto – Ketua Fraksi PKS DPR RI dapil Tangerang Raya, Paramitha Messayu – Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Tangsel dapil Serpong – Setu serta Camat Kecamatan Setu H. Hamdani.

Dadang Darmawan mengatakan sebagai Ketua DPD PKS Kota Tangsel mengingatkan dan berpesan kepada pengurus DPC PKS Kecamatan Setu agar dapat bekerja untuk masyarakat dan juga untuk partai bisa lebih ditingkatkan lagi kinerjanya.

“Saya berpesan kepada para pengurus DPC PKS Kecamatan Setu, untuk dapat bekerja lebih gas poll lagi guna melayani warga Kecamatan Setu khususnya dan warga masyarakat Kota Tangsel umumnya. Kenapa harus bekerja lebih keras lagi, karena Ketua DPC yang terpilih saundara Imam Santoso saat ini merupakan Ketua DPC yang lama dan tentunya telah berpengalaman. Target untuk peningkatan suara PKS dan kader, sesuai amanah Rakernas pun diharapkan dapat tercapai oleh kepengurusan yang sekarang,” ujar Dadang Darmawan.

Sementara itu, Camat Kecamatan Setu Hamdani menyatakan Kecamatan Setu siap untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan baik kepada kader dan pengurus PKS baik tingkat DPD maupun tingkat Kecamatan Setu.

“Terjalinnya sinergitas yang baik antara kader, pengurus DPD maupun pengurus DPC Kecamatan Setu semata-mata adalah untuk kesejahteraan warga dan dalam rangka mengawal aspirasi program pusat. Terlebih kantor DPD PKS Kota Tangsel ini terletak di Kecamatan Setu, tentunya ini merupakan sebuah kebanggaan karena ini adalah simbol kesejahteraan,” ucap Hamdani.

Hamdani menyebutkanlangkah yang bagus bila semua stake holder mau bekerjsama dan bekerja keras untuk mensejahterakan rakyat. Untuk itu, Kecamatan Setu sangat antusias dan sangat mengapresi berbagai program kerja yang telah dilakukan oleh PKS dan khususnya DPC PKS Kecamatan Setu yang dalam berbagai kesempatan telah membantu warga yang terkena musibah seperti bencana alam banjir dan tanah longsor beberapa waktu yang lalu.

Sumber : banten-news.com

DPRD Sebut Vaksinasi Tahap 2 di Tangsel Berjalan Lancar

DPRD Sebut Vaksinasi Tahap 2 di Tangsel Berjalan Lancar

paramithamessayu.id – Sekretaris Komisi II DPRD Kota Tangerang Selatan Paramitha Messayu menyebut vaksinasi tahap 2 yang sudah mulai berjalan di Tangsel berlangsung lancar.

“Kami mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi yang relatif lancar sejauh ini, walau sempat ada beberapa kendala”, ujar Paramitha setelah meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi tahap ke-2 di RSUD Kota Tangsel, Jumat (5/3).

Vaksinasi Tahap 2 Kota Tangerang Selatan ditujukan kepada para anggota TNI-Polri, wartawan, pedagang pasar, dan petugas pelayanan publik termasuk anggota DPRD.

Adapun pelaksanaannya dilangsungkan di 69 fasilitas kesehatan dan ditargetkan 25.155 petugas publik dapat menerima vaksin tahap 2 hingga akhir Maret 2021.

Paramitha menghimbau warga Tangsel untuk mendukung program vaksinasi tahap 2 karena berkaitan langsung dengan peran pelayanan publik.

“Kami berharap dukungan masyarakat agar vaksinasi tahap ke-2 ini berjalan lancar karena menyangkut berbagai pelaku sektor publik dan pelayanan masyarakat,” ujarnya.

Dirinya berharap agar pelaksanaan vaksin terus berjalan lancar sehingga bisa segera ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat.

“semoga bisa segera berlanjut hingga tahap vaksinasi massal bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.

Alut Uji PCR Labkesda Rusak, Paramitha : Pemkot Harus Solutif!

Alut Uji PCR Labkesda Rusak, Paramitha : Pemkot Harus Solutif!

paramithamessayu.id – Alat  polymerase chain reaction (PCR) di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kota Tangsel sementara waktu tidak beroperasi lantaran dalam masa perawatan terhitung mulai tanggal 20 Januari 2021 hari ini.

Menanggapi soal tidak beroperasinya alat tersebut, Sekretaris Komisi ll DPRD Kota Tangsel Paramitha Messayu, merasa prihatin dengan adanya pemberhentian operasional PCR tersebut.

Karena menurutnya, pemberhentian operasional PCR di Labkesda Tangsel terjadi ditengah pelaksanaan penerapan pemberlakuan Kegiatan masyarakat (PPKM) se Jawa-Bali berbarengan dengan perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

“Saya pribadi prihatin, ditengah pelaksanaan PPKM se Jawa-Bali saat ini. Bersamaan dengan pembatasan, bahkan penghentian penerimaan sampel analisis swab PCR dari Pemkot Tangsel,” kata Paramitha, Rabu (21/1/2021)

Politisi PKS ini menjelaskan bahwa pelaksanaan analisis Swab PCR dengan 1 set alat PCR yang dimiliki Tangsel, tentu memerlukan penanganan khusus mengingat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Dia bilang, seperti maintanance alat secara berkala, hal ini perlu dilakukan dan di sosialisasikan dengan baik. Tak berhenti sampai disitu, ia menjelaskan, Pemkot Tangsel harus solutif memikirkan langkah strategis soal apa saja selama proses maintanance alat dilakukan agar sampel swab yang berasal dari masyarakat tetap terlayani dengan baik.

“Misal bekerjasama dengan Laboratorium lainnya. Hal ini dilakukan agar pelayanan terhadap masyarakat terus bisa dilakukan. Selain sosialisasi tentang alat PCR sendiri yang perlu maintanance, selanjutnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara massif untuk bisa melakukan upaya preventif lebih ketat,” sebutnya.

Dengan begitu, sambung Paramitha, upaya preventif tentang pelaksanaan protokol kesehatan (Prokes) dan juga yang paling penting support dari Pemkot dalam meningkatkan imunitas masyarakat.

“Pemerintah Kota harus hadir menjadi solusi ditengah pandemi, sampaikan batas waktu maintanance alat PCR, agar masyarakat tenang dan juga solusi strategis dan komprehensif penanganan pandemi saat ini tetap berjalan,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, alat PCR di gedung Labkesda Kota Tangsel untuk sementara tidak beroperasi. Hal itu tertuang dalam surat edaran (SE) nomor 800/008/Labkesda/2021 tentang pemberitahuan PCR tidak beroperasi terhitung mulai 20 Januari 2021 ini hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Sumber : detaktangsel.com

Dukung Urban Farming, Azizah Tanam Kelor Bersama Warga Batan Indah

Dukung Urban Farming, Azizah Tanam Kelor Bersama Warga Batan Indah

Tangsel (8/11), Calon Walikota Tangsel Siti Nur Azizah menghadiri acara tanam kelor bersama warga Batan Indah, Kademangan, Setu.

Acara yang diselenggarakan oleh Komunitas Petani Kota tersebut bertujuan untuk menggalakkan penghijauan lingkungan sekaligus untuk mendukung ketahanan pangan keluarga di masa pandemi.

Dalam sambutannya, Calon Walikota yang akrab disapa Bunda Azizah menyampaikan bahwa masyarakat Tangsel adalah masyarakat urban yang perlu melahirkan inovasi dan kreatifitas untuk berkembang.

“Masyarakat Kita adalah masyarakat urban, letak tangsel jauh dari gunung maupun laut. Karena itu, Kami mendorong agar kreatifitas dan inovasi selalu lahir dari Kota Tangsel.” Ujar calon walikota yang berpasangan dengan Ruhamaben tersebut.

Selain melakukan seremoni penanaman pohon kelor, Calon Walikota nomor urut 2 ini juga berkunjung ke Bank Sampah serta membeli produk UMKM warga Batan Indah di 212 Mart.

Paramitha Messayu sebagai penyelenggara menyampaikan terima kasih atas perhatian Azizah yang concern dengan masyarakat urban, isu lingkungan hidup, pemberdayaan UMKM dan ketahanan pangan.

“Kami rasa Tangsel perlu sosok seperti Bunda Azizah yang memahami karakteristik masyarakat Tangsel secara utuh, peduli lingkungan, pemberdayaan UMKM dan ketahanan pangan.” Ujar Paramitha founder Komunitas Petani Kota yang juga Anggota Fraksi PKS DPRD Tangsel.

Acara yang berpusat di Taman BAN, perumahan Batan Indah ini dihadiri lebih dari 100 warga dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, peserta kegiatan di cek suhu tubuhnya terlebih dahulu oleh panitia sebelum mengikuti kegiatan, diwajibkan memakai masker dan menjaga jarak.

Solusi Ketahanan Pangan Keluarga, Paramitha Launching Komunitas Petani Kota Tangsel

Solusi Ketahanan Pangan Keluarga, Paramitha Launching Komunitas Petani Kota Tangsel

Demi memperkuat ketahanan pangan keluarga, Komunitas Petani Kota Tangsel (KPKT) menginisiasi sebuah gerakan Urban Farming, di Perumahan Batan Indah, Setu, Minggu, (6/9/2020).

Ketua KPKT, Paramitha Messayu, menjelaskan, pendirian komunitas tersebut merupakan sebuah gerakan bersama untuk membangkitkan kesadaran bahwa sesungguhnya ditengah situasi sulit saat ini, masih ada bangak solusi untuk meringankan beban keluaraga.

“Melalui komunitas ini, kita berupaya membangun kesadaran akan pentingnya isu ketahanan pangan keluarga. Dengan terwujudnya ketahanan pangan dibanyak keluarga di Tangsel, maka akan lebih mudah kita bertahan di era pandemi yang belum diketahui kapan berakhirnya,” katanya.

Paramitha menyebutkan, menurutnya, bahwa pertanian kota dengan memanfaatkan lahan disekitar rumah telah menjadi gaya hidup masyarakat perkotaan di seluruh dunia.

“Karenanya wajib bagi kita untuk terus mendorong dan memberi perhatian lebih bagi tumbuhnya semangat kemandirian dan kepedulian akan ketahanan pangan keluarga”, ungkapnya.

Acara launching tersebut dihadiri oleh 100 peserta, turut diberikan juga pelatihan dan 100 paket. Sekedar informasi dalam komunitas tersebut, bakal calon Wakil Walikota Tangsel, Ruhamaben menjadi pembinanya.

Paramitha : Miris! Saat Pandemi, 373.602 Peserta PBI BPJS Tangsel Dinonaktifkan

Paramitha : Miris! Saat Pandemi, 373.602 Peserta PBI BPJS Tangsel Dinonaktifkan

“Pemkot Tangsel harus segera bertindak. Jangan sampai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang kesehatan ini jauh dari capaian” (Paramitha Messayu, Anggota Komisi II DPRD Kota Tangerang Selatan)

Setu–Saat pandemi Covid-19 mewabah, banyak lapisan masyarakat yang menjadi korban, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Sialnya, Pemerintah Pusat melalui Kementrian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementrian Sosial (Kemensos) secara mengejutkan mengambil kebijakan menonaktifkan peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) asal Kota Tangerang Selatan yang bersumber dari APBN.

Disaat yang sama program Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan menyeluruh yang didanai APBD kerjasama antara Pemkot dan BPJS berakhir pada 31 Mei 2020, sehingga berdampak pada 373.602 Peserta PBI BPJS nonaktif.

“Sayangnya langkah kebijakan pemerintah tersebut dilakukan tanpa adanya pemberitahuan secara luas kepada masyarakat, terutama para peserta BPJS PBI. Saya mendapat banyak sekali laporan dari masyarakat terkait dengan hal ini. Ketika mereka berobat, tiba-tiba diberi tahu bahwa kartu BPJS mereka tak bisa digunakan,” ujar Paramitha Messayu Sekretaris Komisi II DPRD Kota Tangerang Selatan.

Dia menyayangkan terjadinya kasus ini karena kondisi kehidupan masyarakat di saat pandemi Covid-19 yang terpuruk harus menghadapi masalah yang kian menyakitkan. Oleh karena itu Mitha—sapaan akrabnya—meminta Pemkot Tangerang Selatan untuk menjalankan beberapa peran strategisnya dalam upaya mengatasi masalah ini.

“Pertama, Pemerintah Kota Tangerang Selatan harus melakukan sosialisasi seluas-luasnya kepada masyarakat terkait informasi penting ini. Sosialisasinya bisa dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan pengurus RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan,” terangnya seraya menambahkan perlunya update kepesertaan BPJS PBI di Kota Tangerang Selatan.

Sosialisasi yang meluas itu, katanya, bertujuan agar masyarakat mengetahui apakah dirinya masih aktif dalam kepesertaan BPJS yang masuk segmen PBI APBN dan APBD. Jangan sampai dalam keadaan darurat, masyarakat tidak bisa mengakses fasilitas kesehatan karena tidak tahu bahwa BPJSnya sudah Non Aktif akibat kebijakan ini.

Kedua, lanjutnya, Pemerintah Kota Tangerang Selatan harus segera melakukan pemutakhiran data kembali dengan beberapa pihak, dalam hal ini Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan BPJS. Hal ini dilakukan khusus kepada segmen masyarakat yang tidak mampu dan membutuhkan akses kesehatan gratis. Jangan sampai masyarakat miskin terkena dampak kebijakan penonaktifan ini.

“Pemerintah Kota Tangerang Selatan harus hadir memberikan jaminan layanan kesehatan terbaik untuk masyarakat melalui fasilitas kesehatan, dalam hal ini Puskesmas dan RSUD. Mengingat jumlah 373.602 peserta BPJS segmen PBI yang dinonaktifkan adalah jumlah yang besar.*

PSBB Diterapkan, Fraksi PKS Tangsel Sumbang Gaji & Lakukan Jaring Pengaman Sosial

PSBB Diterapkan, Fraksi PKS Tangsel Sumbang Gaji & Lakukan Jaring Pengaman Sosial

paramithamessayu.id –

Seluruh Anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejaterah (PKS) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyumbangkan sebagian gaji untuk penanggulangan penyebaran Covid-19.

Aksi sumbang gaji itu lantaran mengingat situasi pandemi virus Corona atau Covid-19 (Corona) di Tangsel belum juga mereda, Jum’at (3/3/2020).

Bahkan, informasinya akhir-akhir ini jumlah korban yang positif maupun meninggal pun masih selalu meningkat. Akibat hal itu, kekhawatiran masyarakat tertular wabah covid-19 membuat situasinya tidak kondusif.

Ketua Fraksi PKS DPRD Tangerang Selatan, Sri Lintang Rosi Aryani menjelaskan, adanya situasi tersebut tentunya menumbuhkan jiwa solidaritas kemanusiaan dengan membantu orang lain.

Bantuan tersebut, menurut Lintang, tentunya ditujukan baik kepada keluarga korban maupun masyarakat lain yang rawan tertular virus Covid-19.

“Meskipun demikian kami juga berikhtiar agar dapat menolong sesama secara langsung sesuai dengan kemampuan kami,”terang Sri Lintang Rosi Aryani.

Kendati demikian, terkait situasi pandemi covid-19 pihaknya terus melakukan komunikasi dengan Pemkot Tangsel. Hal itu untuk mendukung agar Pemkot benar-benar bekerja secara nyata dalam mengatasi penyebaran Covid-19 beserta dampaknya.

Menurut Lintang, semua anggota Fraksi PKS DPRD Tangsel telah membantu penanggulangan penyebaran Covid-19 dengan membagi-bagikan masker.

Selain bagi-bagi masker, anggota Fraksi PKS juga melakukan pembagian hand sanitizer, dan penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah warga.

“Sesuai instruksi dari struktur PKS Pusat dalam hal pembentukan Gerakan Tanggap Bencana, Fraksi PKS Kota Tangsel telah melakukan “Gerakan Potong Gaji” mulai bulan Maret kemarin,” kata Lintang.

Fraksi PKS Tangsel, kata Lintang, juga melakukan “Gerakan Jaring Pengaman Sosial”. Gerakan itu berupa pengumpulan dan pendistribusian kebutuhan pokok kepada masyarakat terdampak.

Pendistribusian kebutuhan pokok tersebut diberikan khususnya para pekerja informal dan pekerja harian yang terputus penghasilannya karena harus ikut program “di rumah saja” dan “menjaga jarak fisik”.

Sri Lintang menjelaskan, bantuan tersebut dinilai urgen dikarenakan bantuan pemerintah melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membutuhkan waktu dalam merealisasikanya.

“Mudah-mudahan bantuan kami bisa sedikit meringankan beban masyarakat yang terdampak wabah Corona,” pungkas ketua fraksi PKS DPRD Tangsel ini.

Artikel telah dimuat di : radarnonstop.co

Pembatasan Sosial Diterapkan, Fraksi PKS Tangsel Sumbang Gajinya Buat Masyarakat

Pembatasan Sosial Diterapkan, Fraksi PKS Tangsel Sumbang Gajinya Buat Masyarakat

paramithamessayu.id – Wabah Coronavirus Disease (Covid-19) belum juga mereda, korban yang positif maupun meninggal pun masih meningkat. Kekhawatiran masyarakat tertular penyakit membuat situasinya tidak kondusif.

Situasi tersebut menumbuhkan jiwa solidaritas kemanusiaan dengan membantu orang lain, baik kepada keluarga korban maupun masyarakat lain yang rawan tertular virus tersebut.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tangsel, Sri Lintang Rosi Aryani mengatakan, pihaknya terus berkomunikasi dengan Pemkot Tangsel untuk mendukung agar benar-benar bekerja secara nyata dalam mengatasi penyebaran Covid-19 beserta dampaknya.

“Meskipun demikian kami juga berikhtiar agar dapat menolong sesama secara langsung sesuai dengan kemampuan kami,” kata Lintang, Jumat (3/4/2010).

Lintang sebutkan, semua anggota Fraksi PKS DPRD Kota Tangsel pun telah turun ke jalan membantu penanggulangan penyebaran Covid-19 berupa pembagian masker, hand sanitizer dan penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah warga.

“Sesuai instruksi dari struktur PKS Pusat dalam hal pembentukan Gerakan Tanggap Bencana, Fraksi PKS Kota Tangsel telah melakukan Gerakan Potong Gaji mulai bulan Maret kemarin,” ungkapnya.

Tak berhenti sampai disitu, Lintang terangkan bahwa Fraksi PKS Tangsel juga melakukan Gerakan Jaring Pengaman Sosial berupa pengumpulan dan pendistribusian kebutuhan pokok kepada masyarakat terdampak, khususnya para pekerja informal dan pekerja harian yang terputus penghasilannya karena harus mengikuti program di rumah saja dan menjaga jarak fisik.

Bantuan tersebut, kata Lintang, dinilai urgen dikarenakan bantuan pemerintah melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membutuhkan waktu dalam merealisasikanya.

“Mudah-mudahan bantuan kami bisa sedikit meringankan beban masyarakat yang terdampak wabah Corona,” pungkasnya.

Artikel telah dimuat di : detaktangsel.com

Korban Meninggal Melonjak, Fraksi PKS Kritik Penanganan Covid-19 Pemkot Tangsel

Korban Meninggal Melonjak, Fraksi PKS Kritik Penanganan Covid-19 Pemkot Tangsel

paramithamessayu.id – Diketahui jumlah pasien Covid-19 di Tangsel yang disampaikan Gugus Tugas Covid-19 pada Kamis (2/4), kemarin terdapat 363 orang ODP, 150 orang PDP, 40 orang positif covid 19, 20 orang meninggal, dan 6 orang sembuh.

Jumlah tersebut sangat melonjak drastis, mengingat di Tangsel ada peningkatan 20 orang meninggal dan secara Nasional ada 170 orang meninggal. Secara persentase ada hampir 12 persen Kota Tangsel menjadi penyumbang data orang meninggal korban Covid-19.

Melihat angka itu, anggota Komisi II DPRD Tangsel dari Fraksi PKS, Paramitha Messayu khawatir, karena luasan Tangsel yang tidak begitu besar dan jumlah penduduk yang padat. Maka dari itu, Paramitha mengajukan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel untuk segera melalukan percepatan menangani Covid-19 di Tangsel.

“Yang pertama itu soal transparansi data dan perbaikan alur komunikasi data korban Covid-19. Apa yang terjadi saat ini begitu memprihatinkan, data bergerak lambat dan mekanisme konfirmasi data ke pusat terlalu prosedural. Butuh intervensi tingkat kota untuk bisa melakukan perhitungan data cepat. Pendataan menjadi poin strategis untuk mengetahui strategi pencegahan dan penanganan selanjutnya,” jelas Paramitha, Jumat (3/4).

Selain itu, butuh inovasi pendataan Covid-19, dengan memasukan variabel data pemulasaran jenazah warga Tangsel.

“Hal ini deperlukan, untuk mengantisipasi penumpukan permintaan analisis swab test dan keterbatasan jumlah rapid test. Tidak sedikit jumlah korban meninggal sebelum terkonfirmasi positif karena hasil test belum keluar,” ungkapnya.

Pemkot kata Paramitha sudah seharusnya melibatkan tenaga ahli untuk persoalan data.

“Poin pentingnya adalah menekan korban covid adalah menguasai data, mempelajari model grafik data penyebaran, melakukan inovasi strategis, dan melakukan kebijakan secara tansparan, cepat, dan tuntas,” papar Paramitha.

Dengan meningkatnya ODP, PDP, kasus positif dan meninggal dunia, Tangsel sudah seharusnya memberikan sikap tegas untuk pentingnya disiplin social distancing atau physical distancing kepada masyarakat.

“Memberikan sosialisasi seluas-luasnya untuk masyarakat betapa pentingnya tertib dan disiplin terhadap protokol tahapan selama masa wabah ini berlangsung,” pukasnya.

Mengenai adanya peraturan Presiden untuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan masih dalam tahap rumusan Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany.

Paramitha meminta, Tangsel harus konsisten baik itu untuk ketersediaan pangan dan kebutuhan primer bagi masyarakat.

“Menerapkan PSBB secara konsisten dan terukur untuk skala Tangsel. Dan, memastikan ketersediaan bahan pangan dan kebutuhan primer masyarakat Tangsel. Melakukan Inovasi penjualan dan distribusi secara online untuk membatasi perkumpulan warga,” demikian Paramitha.

Artikel telah dimuat di : rmolbanten.com

DPRD Tangsel : Data Covid-19 Tangsel Bikin Was-Was

DPRD Tangsel : Data Covid-19 Tangsel Bikin Was-Was

paramithamessayu.id – Sekretaris Komisi II DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Paramitha Messayu menilai angka korban virus corona (Covid-19) sudah pada tidik mengkhawatirkan di Kota Tangsel.

“Mari kita lakukan komparasi khusus untuk jumlah data pasien Covid-19 yang meninggal dunia di Kota Tangsel dan Nasional. Di Kota Tangsel ada peningkatan 20 orang meninggal dunia dan secara Nasional ada 170 orang meninggal,” ujar Paramitha kepada wartawan, Jumat (3/4/2020).

Paramitha yang juga anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan secara persentase ada hampir 12 persen pasien Covid Kota Tangsel menjadi penyumbang data orang meninggal. “Hal ini begitu menyedihkan, sangat miris, dan sangat mengkhwatirkan. Oleh karena luas wilayah Kota Tangsel yang tidak begitu besar dan jumlah penduduknya yang padat. Kepadatan penduduk Kota Tangsel saat ini 11.000 orang per kilometer persegi,” ungkapnya.

Berdasarkan data pada 2 April 2020 Pukul 20.20 WIB yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Covid-19 Kota Tangerang Selatan, terdapat 363 orang ODP (Orang Dalam Pemantauan), 150 orang PDP (Pasien Dalam Pengawasan) dan 40 orang terbukti positif penderita Covid 19 serta 20 orang meninggal dan 6 orang sembuh. Dari data tersebut, menurut Paramitha, hal tersebut begitu menarik untuk dibedah.

Hal itu, kata Paramitha, melihat data dari Gugus Tugas Kota Tangerang Selatan terkait dengan penyebaran virus Corona (Covid-19) tersebut yang sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, perlu ada   beberapa hal yang diajukan ke Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany untuk segera dilakukan percepatan guna mengatasi penyebaran wabah virus Covid-19 di Tangerang Selatan.

Satu,  transparansi data dan perbaikan alur komunikasi data korban Covid-19. Apa yang terjadi saat ini begitu memprihatikankan dan data bergerak amat lambat serta mekanisme konfirmasi data ke Pusat terlalu prosedural.

Kedua, inovasi pendataan Covid-19, dengan memasukan variabel data pemulasaran jenazah warga KotaTangsel. Hal ini diperlukan, untuk mengantisipasi penumpukan permintaan anlisis Swab Test dan keterbatasan jumlah Rapid Test. “Tidak sedikit jumlah korban meninggal sebelum terkonfirmasi positif karena hasil test belum keluar,” ucap Paramitha.

Ketiga, inovasi intervensi kebijakan tingkat kota dengan melibatkan banyak ilmuan dan pihak yang kompeten. Poin pentingnya adalah menekan korban Covid-19 adalah menguasai data, mempelajari model grafik data penyebaran, melakukan inovasi strategis, dan melakukan kebijakan secara tansparan, cepat, dan tuntas.

“Keempat memberikan sosialisasi seluas-luasnya kepada masyarakat betapa pentingnya tertib dan disiplin terhadap protokol tahapan selama masa wabah ini berlangsung,” tandas Paramitha.

Kelima, menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara konsisten dan terukur untuk wilayah Kota Tangerang Selatan.

“Keenam, memastikan ketersediaan bahan pangan dan kebutuhan primer masyarakat Kota Tangsel. Melakukan Inovasi penjualan dan distribusi secara online untuk membatasi perkumpulan warga. Stay Safety, Stay Healthy and Stay Home,” ujar anggota DPRD Fraksi PKS itu. (RLS)

Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Paramitha Messayu menilai angka korban virus corona (Covid-19) sudah pada tidik mengkhawatirkan di Kota Tangsel.

“Mari kita lakukan komparasi khusus untuk jumlah data pasien Covid-19 yang meninggal dunia di Kota Tangsel dan Nasional. Di Kota Tangsel ada peningkatan 20 orang meninggal dunia dan secara Nasional ada 170 orang meninggal,” ujar Paramitha kepada wartawan, Jumat (3/4/2020).

Paramitha yang juga anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan secara persentase ada hampir 12 persen pasien Covid Kota Tangsel menjadi penyumbang data orang meninggal. “Hal ini begitu menyedihkan, sangat miris, dan sangat mengkhwatirkan. Oleh karena luas wilayah Kota Tangsel yang tidak begitu besar dan jumlah penduduknya yang padat. Kepadatan penduduk Kota Tangsel saat ini 11.000 orang per kilometer persegi,” ungkapnya.

Berdasarkan data pada 2 April 2020 Pukul 20.20 WIB yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Covid-19 Kota Tangerang Selatan, terdapat 363 orang ODP (Orang Dalam Pemantauan), 150 orang PDP (Pasien Dalam Pengawasan) dan 40 orang terbukti positif penderita Covid 19 serta 20 orang meninggal dan 6 orang sembuh. Dari data tersebut, menurut Paramitha, hal tersebut begitu menarik untuk dibedah.

Hal itu, kata Paramitha, melihat data dari Gugus Tugas Kota Tangerang Selatan terkait dengan penyebaran virus Corona (Covid-19) tersebut yang sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, perlu ada   beberapa hal yang diajukan ke Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany untuk segera dilakukan percepatan guna mengatasi penyebaran wabah virus Covid-19 di Tangerang Selatan.

Satu,  transparansi data dan perbaikan alur komunikasi data korban Covid-19. Apa yang terjadi saat ini begitu memprihatikankan dan data bergerak amat lambat serta mekanisme konfirmasi data ke Pusat terlalu prosedural.

Kedua, inovasi pendataan Covid-19, dengan memasukan variabel data pemulasaran jenazah warga KotaTangsel. Hal ini diperlukan, untuk mengantisipasi penumpukan permintaan anlisis Swab Test dan keterbatasan jumlah Rapid Test. “Tidak sedikit jumlah korban meninggal sebelum terkonfirmasi positif karena hasil test belum keluar,” ucap Paramitha.

Ketiga, inovasi intervensi kebijakan tingkat kota dengan melibatkan banyak ilmuan dan pihak yang kompeten. Poin pentingnya adalah menekan korban Covid-19 adalah menguasai data, mempelajari model grafik data penyebaran, melakukan inovasi strategis, dan melakukan kebijakan secara tansparan, cepat, dan tuntas.

“Keempat memberikan sosialisasi seluas-luasnya kepada masyarakat betapa pentingnya tertib dan disiplin terhadap protokol tahapan selama masa wabah ini berlangsung,” tandas Paramitha.

Kelima, menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara konsisten dan terukur untuk wilayah Kota Tangerang Selatan.

“Keenam, memastikan ketersediaan bahan pangan dan kebutuhan primer masyarakat Kota Tangsel. Melakukan Inovasi penjualan dan distribusi secara online untuk membatasi perkumpulan warga. Stay Safety, Stay Healthy and Stay Home,” ujar anggota DPRD Fraksi PKS itu.

Artikel telah dimuat di : satubanten.com