Paramitha : Miris! Saat Pandemi, 373.602 Peserta PBI BPJS Tangsel Dinonaktifkan

Paramitha : Miris! Saat Pandemi, 373.602 Peserta PBI BPJS Tangsel Dinonaktifkan

“Pemkot Tangsel harus segera bertindak. Jangan sampai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang kesehatan ini jauh dari capaian” (Paramitha Messayu, Anggota Komisi II DPRD Kota Tangerang Selatan)

Setu–Saat pandemi Covid-19 mewabah, banyak lapisan masyarakat yang menjadi korban, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Sialnya, Pemerintah Pusat melalui Kementrian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementrian Sosial (Kemensos) secara mengejutkan mengambil kebijakan menonaktifkan peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) asal Kota Tangerang Selatan yang bersumber dari APBN.

Disaat yang sama program Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan menyeluruh yang didanai APBD kerjasama antara Pemkot dan BPJS berakhir pada 31 Mei 2020, sehingga berdampak pada 373.602 Peserta PBI BPJS nonaktif.

“Sayangnya langkah kebijakan pemerintah tersebut dilakukan tanpa adanya pemberitahuan secara luas kepada masyarakat, terutama para peserta BPJS PBI. Saya mendapat banyak sekali laporan dari masyarakat terkait dengan hal ini. Ketika mereka berobat, tiba-tiba diberi tahu bahwa kartu BPJS mereka tak bisa digunakan,” ujar Paramitha Messayu Sekretaris Komisi II DPRD Kota Tangerang Selatan.

Dia menyayangkan terjadinya kasus ini karena kondisi kehidupan masyarakat di saat pandemi Covid-19 yang terpuruk harus menghadapi masalah yang kian menyakitkan. Oleh karena itu Mitha—sapaan akrabnya—meminta Pemkot Tangerang Selatan untuk menjalankan beberapa peran strategisnya dalam upaya mengatasi masalah ini.

“Pertama, Pemerintah Kota Tangerang Selatan harus melakukan sosialisasi seluas-luasnya kepada masyarakat terkait informasi penting ini. Sosialisasinya bisa dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan pengurus RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan,” terangnya seraya menambahkan perlunya update kepesertaan BPJS PBI di Kota Tangerang Selatan.

Sosialisasi yang meluas itu, katanya, bertujuan agar masyarakat mengetahui apakah dirinya masih aktif dalam kepesertaan BPJS yang masuk segmen PBI APBN dan APBD. Jangan sampai dalam keadaan darurat, masyarakat tidak bisa mengakses fasilitas kesehatan karena tidak tahu bahwa BPJSnya sudah Non Aktif akibat kebijakan ini.

Kedua, lanjutnya, Pemerintah Kota Tangerang Selatan harus segera melakukan pemutakhiran data kembali dengan beberapa pihak, dalam hal ini Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan BPJS. Hal ini dilakukan khusus kepada segmen masyarakat yang tidak mampu dan membutuhkan akses kesehatan gratis. Jangan sampai masyarakat miskin terkena dampak kebijakan penonaktifan ini.

“Pemerintah Kota Tangerang Selatan harus hadir memberikan jaminan layanan kesehatan terbaik untuk masyarakat melalui fasilitas kesehatan, dalam hal ini Puskesmas dan RSUD. Mengingat jumlah 373.602 peserta BPJS segmen PBI yang dinonaktifkan adalah jumlah yang besar.*