Dukung Urban Farming, Azizah Tanam Kelor Bersama Warga Batan Indah

Dukung Urban Farming, Azizah Tanam Kelor Bersama Warga Batan Indah

Tangsel (8/11), Calon Walikota Tangsel Siti Nur Azizah menghadiri acara tanam kelor bersama warga Batan Indah, Kademangan, Setu.

Acara yang diselenggarakan oleh Komunitas Petani Kota tersebut bertujuan untuk menggalakkan penghijauan lingkungan sekaligus untuk mendukung ketahanan pangan keluarga di masa pandemi.

Dalam sambutannya, Calon Walikota yang akrab disapa Bunda Azizah menyampaikan bahwa masyarakat Tangsel adalah masyarakat urban yang perlu melahirkan inovasi dan kreatifitas untuk berkembang.

“Masyarakat Kita adalah masyarakat urban, letak tangsel jauh dari gunung maupun laut. Karena itu, Kami mendorong agar kreatifitas dan inovasi selalu lahir dari Kota Tangsel.” Ujar calon walikota yang berpasangan dengan Ruhamaben tersebut.

Selain melakukan seremoni penanaman pohon kelor, Calon Walikota nomor urut 2 ini juga berkunjung ke Bank Sampah serta membeli produk UMKM warga Batan Indah di 212 Mart.

Paramitha Messayu sebagai penyelenggara menyampaikan terima kasih atas perhatian Azizah yang concern dengan masyarakat urban, isu lingkungan hidup, pemberdayaan UMKM dan ketahanan pangan.

“Kami rasa Tangsel perlu sosok seperti Bunda Azizah yang memahami karakteristik masyarakat Tangsel secara utuh, peduli lingkungan, pemberdayaan UMKM dan ketahanan pangan.” Ujar Paramitha founder Komunitas Petani Kota yang juga Anggota Fraksi PKS DPRD Tangsel.

Acara yang berpusat di Taman BAN, perumahan Batan Indah ini dihadiri lebih dari 100 warga dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, peserta kegiatan di cek suhu tubuhnya terlebih dahulu oleh panitia sebelum mengikuti kegiatan, diwajibkan memakai masker dan menjaga jarak.

Solusi Ketahanan Pangan Keluarga, Paramitha Launching Komunitas Petani Kota Tangsel

Solusi Ketahanan Pangan Keluarga, Paramitha Launching Komunitas Petani Kota Tangsel

Demi memperkuat ketahanan pangan keluarga, Komunitas Petani Kota Tangsel (KPKT) menginisiasi sebuah gerakan Urban Farming, di Perumahan Batan Indah, Setu, Minggu, (6/9/2020).

Ketua KPKT, Paramitha Messayu, menjelaskan, pendirian komunitas tersebut merupakan sebuah gerakan bersama untuk membangkitkan kesadaran bahwa sesungguhnya ditengah situasi sulit saat ini, masih ada bangak solusi untuk meringankan beban keluaraga.

“Melalui komunitas ini, kita berupaya membangun kesadaran akan pentingnya isu ketahanan pangan keluarga. Dengan terwujudnya ketahanan pangan dibanyak keluarga di Tangsel, maka akan lebih mudah kita bertahan di era pandemi yang belum diketahui kapan berakhirnya,” katanya.

Paramitha menyebutkan, menurutnya, bahwa pertanian kota dengan memanfaatkan lahan disekitar rumah telah menjadi gaya hidup masyarakat perkotaan di seluruh dunia.

“Karenanya wajib bagi kita untuk terus mendorong dan memberi perhatian lebih bagi tumbuhnya semangat kemandirian dan kepedulian akan ketahanan pangan keluarga”, ungkapnya.

Acara launching tersebut dihadiri oleh 100 peserta, turut diberikan juga pelatihan dan 100 paket. Sekedar informasi dalam komunitas tersebut, bakal calon Wakil Walikota Tangsel, Ruhamaben menjadi pembinanya.

Paramitha : Miris! Saat Pandemi, 373.602 Peserta PBI BPJS Tangsel Dinonaktifkan

Paramitha : Miris! Saat Pandemi, 373.602 Peserta PBI BPJS Tangsel Dinonaktifkan

“Pemkot Tangsel harus segera bertindak. Jangan sampai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang kesehatan ini jauh dari capaian” (Paramitha Messayu, Anggota Komisi II DPRD Kota Tangerang Selatan)

Setu–Saat pandemi Covid-19 mewabah, banyak lapisan masyarakat yang menjadi korban, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Sialnya, Pemerintah Pusat melalui Kementrian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementrian Sosial (Kemensos) secara mengejutkan mengambil kebijakan menonaktifkan peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) asal Kota Tangerang Selatan yang bersumber dari APBN.

Disaat yang sama program Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan menyeluruh yang didanai APBD kerjasama antara Pemkot dan BPJS berakhir pada 31 Mei 2020, sehingga berdampak pada 373.602 Peserta PBI BPJS nonaktif.

“Sayangnya langkah kebijakan pemerintah tersebut dilakukan tanpa adanya pemberitahuan secara luas kepada masyarakat, terutama para peserta BPJS PBI. Saya mendapat banyak sekali laporan dari masyarakat terkait dengan hal ini. Ketika mereka berobat, tiba-tiba diberi tahu bahwa kartu BPJS mereka tak bisa digunakan,” ujar Paramitha Messayu Sekretaris Komisi II DPRD Kota Tangerang Selatan.

Dia menyayangkan terjadinya kasus ini karena kondisi kehidupan masyarakat di saat pandemi Covid-19 yang terpuruk harus menghadapi masalah yang kian menyakitkan. Oleh karena itu Mitha—sapaan akrabnya—meminta Pemkot Tangerang Selatan untuk menjalankan beberapa peran strategisnya dalam upaya mengatasi masalah ini.

“Pertama, Pemerintah Kota Tangerang Selatan harus melakukan sosialisasi seluas-luasnya kepada masyarakat terkait informasi penting ini. Sosialisasinya bisa dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan pengurus RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan,” terangnya seraya menambahkan perlunya update kepesertaan BPJS PBI di Kota Tangerang Selatan.

Sosialisasi yang meluas itu, katanya, bertujuan agar masyarakat mengetahui apakah dirinya masih aktif dalam kepesertaan BPJS yang masuk segmen PBI APBN dan APBD. Jangan sampai dalam keadaan darurat, masyarakat tidak bisa mengakses fasilitas kesehatan karena tidak tahu bahwa BPJSnya sudah Non Aktif akibat kebijakan ini.

Kedua, lanjutnya, Pemerintah Kota Tangerang Selatan harus segera melakukan pemutakhiran data kembali dengan beberapa pihak, dalam hal ini Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan BPJS. Hal ini dilakukan khusus kepada segmen masyarakat yang tidak mampu dan membutuhkan akses kesehatan gratis. Jangan sampai masyarakat miskin terkena dampak kebijakan penonaktifan ini.

“Pemerintah Kota Tangerang Selatan harus hadir memberikan jaminan layanan kesehatan terbaik untuk masyarakat melalui fasilitas kesehatan, dalam hal ini Puskesmas dan RSUD. Mengingat jumlah 373.602 peserta BPJS segmen PBI yang dinonaktifkan adalah jumlah yang besar.*